"Dengan catatan, orang yang dipindahkan dari jabatan eselon III serta IV itu tidak terima tunjangan kapasitas benar-benar di tempat barunya, hingga besarannya pasti beralih. Ini cuma anggapan keseluruhnya saja," tutur Henny di Jakarta, Minggu (15/12).
Dengan detil, data dari Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, seseorang berpangkat eselon III mempunyai sarana tunjangan kapasitas minimum Rp 37,2 juta sampai Rp 46,4 juta per tahun.
Dengan jumlahnya pegawai eselon III sekitar 98.658 orang per Juni 2019, karena itu jumlahnya budget tunjangan kapasitas untuk pegawai eselon III keseluruhannya adalah Rp 3,67 triliun sampai Rp 4,57 triliun.
Sesaat untuk pegawai eselon IV yang sejumlah 327.058 orang, karena itu kekuatan penghematannya sebesar Rp 7,48 triliun sampai Rp 9,38 triliun, hingga keseluruhannya, kekuatan penghematan APBN ada di angka Rp 11 triliun sampai Rp 14 triliun.
"Ini kan nilai anggapan. Permasalahannya mustahil pejabatan eselon III serta IV yang dipindahkan tidak bisa tunjangan atau sarana, jadi pemotongan eselon III serta IV harus juga banyak alasan," tutur Henny.
Dianya memberikan contoh bila tempat awal satu orang Kepala Sisi (Eselon III) yang selanjutnya dipindahkan ke jabatan Analis Rencana, peluang orang itu akan mendapatkan tunjangan kapasitas serta sarana yang lain, walau besarannya belum dipastikan.
"Hingga tempat kosong itu bukan bermakna tidak keluar budget, tetapi orang yang tempatnya dipindahkan alokasi tunjangannya akan berlainan, nah, prosesnya seperti apakah itu jadi rintangan pemerintah.
No comments